Pada pelaksanaan otonomi daerah penyelenggaraan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri tidak bisa lepas dari bayang-

Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 yang berisi tentang pembagian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan dari pemerintahan tersebut.
Besaran dan isi dekonsentrasi harus mempunyai sifat dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Wilayah Negara Kesatuan RI dan meningkatkanpemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, dankreativitas masyarakat serta kesadarannasional.
dengan demikian  Gubernur memegang peranan yang sangat penting sebagai unsur perekat Negara Kesatuan RI dalam Mengayomi setiap lapisan masyarakat .